Nono: Mau dari TNI AL, Geng Motor Tetap Ditindak!

Kasus kebrutalan geng motor yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang harus diselesaikan para pemimpin masyarakat, termasuk bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Siapapun yang melanggar, mau dari Angkatan Laut atau angkatan mana saja harus ditindak.

Letjen TNI AL (purn) Nono Sampono, bakal calon wakil gubernur yang mendamping Alex Noerdin mengungkapkan keseriusannya membenahi bidang keamanan dan ketertiban di ibukota. Jika berhasil memimpin Jakarta, mantan Komandan Pasukan Pengaman Presiden tersebut secara tegas mengungkapkan tak pandang bulu bagi pelanggar hukum.

"Siapapun yang melanggar, mau dari Angkatan Laut atau angkatan mana saja harus ditindak. Siapapun juga hukum harus ditegakkan," tegasnya kepada wartawan di sela-sela pengobatan gratis PDS di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (14/4/2012).

Ia mengungkapkan, permasalahan geng motor terkait erat dengan permasalahan premanisme dan kriminal. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas itu telah mempersiapkan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu satu tahun.

"Menanggulangi premanisme dan anarki itu tugas khusus Pemda, terutama tindak preventif, kita punya strategi, perlu ada tindakan hukum, kalau memang melanggar hukum," tegasnya.

Sekitar 200 orang pria bersepeda motor berbadan tegap melakukan aksi penganiayaan di delapan lokasi berbeda pada Jumat dini hari. Setidaknya 8 orang terluka, dan satu orang tewas dalam peristiwa tersebut. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini.

**desas-desus di masyarakat semakin liar. Ada yang bilang ini pengalihan issue—tapi saya rasa bukan, sebab ada kelasi yang mati dan ada semacam balas dendam atas kematian itu. Ada yang bilang ini momen yang dimanfaatkan menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta, ibukota Negara. Otomatis “perang” Pilkada ini seru. Dan dengan kasus “geng motor” ini, masyarakat menjadi resah dan membutuhkan figus kepala daerah yang “dianggap” mampu mengendalikan situasi. Kalau benar desas-desus itu, seharusnya masyarakat tidak “merubah” pilihannya**