45 Kantor Polisi Dirusak Massa Sepanjang 2011

Indonesia Police Watch mencatat, selama 2011 ada 48 kantor, 12 mobil, dan lima rumah dinas kepolisian yang dirusak atau dibakar masyarakat.

Jika polisi terus-menerus arogan dan mengutamakan represif, masyarakat bukannya takut, justru makin nekat melawan polisi.

-- Neta S Pane

Fakta tersebut menunjukkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo harus terus-menerus mengingatkan anak buahnya untuk tidak arogan, tetapi konsisten menjalankan tugas sebagai polisi sipil yang profesional dan proporsional.

Hal itu dinyatakan Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran persnya yang dikirim via surat elektronik, Selasa (3/1/2012) pagi. ”Jika polisi terus-menerus arogan dan mengutamakan represif, masyarakat bukannya takut, justru makin nekat melawan polisi,” katanya.

Data fasilitas kepolisian yang mencapai 65 bangunan/unit yang dihancurkan masyarakat menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010. Pada tahun itu, ada 20 kantor kepolisian yang dirusak masyarakat.

Menurut Pane, peningkatan ini tentu menjadi keprihatinan dan bisa membuat wibawa Polri kian hancur. Padahal, semua pihak sangat berharap aksi anarki massa terhadap kantor polisi berkurang di tahun 2011.

”IPW berharap pada 2012 Kepala Polri dapat membenahi institusinya dalam segala bidang. Hal ini diperlukan agar ’permusuhan’ antara rakyat dan polisi dapat dihentikan agar kantor polisi tidak lagi menjadi sasaran kemarahan rakyat,” katanya.

Kapolri: Pasti Ada Pelanggaran

Kapolri : Pasti Ada Pelanggaran.

Kepolisian memastikan ada pelanggaran yang dilakukan anggota terkait dengan peristiwa pembubaran paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Nusa Tenggara Barat, yang menewaskan dua orang.

Pelanggaran pasti ada.

-- Budi Waseso

"Pelanggaran pasti ada," kata Kepala Pusat Pengawasan dan Pengamanan Internal Polri Brigjen (Pol) Budi Waseso kepada Kompas.com, Rabu (28/12/2011).

Budi ikut dalam tim yang memeriksa para anggota di Bima. Dia mengatakan, pihaknya masih memeriksa para anggota untuk pemberkasan dalam proses penegakan hukum. Namun, dia belum mau menjelaskan jumah anggotanya yang melakukan pelanggaran serta bentuk pelanggarannya, baik itu pidana maupun hanya kode etik.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman di Mabes Polri mengatakan, hingga saat ini Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri memeriksa 58 orang. Mereka meliputi 27 anggota Brimob, 17 anggota Dalmas, 6 anggota polsek, 2 perwira pengendali lapangan, dan 6 warga. Pemeriksaan itu, kata Saud, untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa serta menentukan langkah yang dilakukan anggota di lapangan, termasuk tindak pidana atau bukan.

Seperti diberitakan, Polri dikritik banyak pihak terkait dengan tindakannya dalam insiden Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Pasalnya, tindakan serupa dilakukan Polri ketika menangani massa di tempat lain. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut adanya pelanggaran HAM dilakukan kepolisian di Bima.